Tiga Prioritas Dukung Penanganan Darurat Bencana di NTT-NTB
PropertiTerkini.com, (NTT) — Tiga hal menjadi prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung penanganan bencana di NTT dan NTB diharapkan bisa mempercepat peningkatan konektivitas untuk mempermudah pendistribusian logistik, proses evakuasi, dan ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat terdampak bencana.
Hal itu disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di NTT dan NTB, Widiarto.
Baca Juga: Kementerian PUPR dan TNI AD Selesaikan Pemasangan Jembatan Bailey Waiburak 2 di Adonara
Satgas di bawah Widiarto ini bertanggungjawab dalam penanganan dampak bencana antara lain, menjaga konektivitas jaringan jalan dan jembatan, menyediakan fasilitas air bersih atau air minum, sanitasi dan hunian sementara (pengungsian), relokasi korban terdampak dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan penanganan kerusakan infrastruktur PUPR.
“Konsolidasi data dengan pihak-pihak terkait juga penting, nanti kita satu data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” kata Widiarto.
Sebagai upaya penanganan darurat bencana banjir bandang dan longsor di NTT dan NTB, Kementerian PUPR telah mengerahkan alat berat sebanyak 214 unit dan 80 unit sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan sanitasi dan air minum seperti Hidran Umum, Mobil Tangki Air, dan Mobil MCK.
Baca Juga: Metland Beri Bantuan Bagi Korban Bencana di NTT
Dari hasil monitoring dan evaluasi di wilayah terdampak di Provinsi NTT terdapat 48 infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) mengalami kerusakan. Beberapa infrastruktur dalam penanganan seperti Bendung Mena di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami dinding saluran primer runtuh dan mercu bendung jebol dilakukan pembuatan alur air menuju intake.
Infrastruktur jalan dan jembatan terdapat 74 titik lokasi kerusakan dan seluruhnya telah dipasang rambu peringatan dan pembersihan. Sejumlah jembatan rusak dilakukan perbaikan oprit dan pengaman oprit menggunakan bronjong serta penggantian jembatan sementara (bailey) seperti Jembatan Waiburak 2 di Kabupaten Flores Timur.
Bidang permukiman terdapat 17 kegiatan penyediaan sarana umum yang tersebar di 6 kabupaten/kota di NTT. Selanjutnya penanganan perumahan tercatat 4 titik lokasi kerusakan permukiman akibat longsor yang perlu direlokasi yakni di Kabupaten Lembata, Alor, Flores Timur, dan Kupang.
Baca Juga: Pemerintah Segera Siapkan Relokasi Rumah Korban Bencana Longsor NTT
Di Provinsi NTB, dilakukan survei inventori terhadap 9 infrastruktur SDA mengalami kerusakan. Beberapa sudah mulai penanganan seperti Bendungan Woro di Kabupaten Bima rusak pada sandaran tebing sebelah kiri dengan perbaikan rip-rap.
Selanjutnya terdapat 9 titik kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan yang terdiri dari 6 jalan nasional dan 3 jembatan. Pembersihan sedimen atau endapan lumpur yang sempat menutup jalan telah selesai dikerjakan.
Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB telah menyalurkan sarana dan prasarana dasar di Kabupaten Bima berupa 3 unit MTA, toilet portable, 4 unit Hidran Umum, 1 unit mobil tinja.
“Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan validasi data kerusakan dan rumah terdampak telah dilakukan, tercatat di Kabupaten Dompu sebanyak 4 unit rumah rusak berat (1 hanyut) di Desa Marada dan 113 unit rumah rusak (43 hanyut) di Desa Daha,” kata Widiarto.
Baca Juga: Saatnya Beli Apartemen di Melbourne, Simak Keuntungannya
Beberapa kontraktor yang tengah membangun infrastruktur di NTT dan NTB juga telah dikoordinir untuk membantu penanganan bencana yakni PT Wijaya Karya, PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, PT Nindya Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Brantas Abipraya.
