Kementerian PUPR : Negara Wajib Menyediakan Hunian yang Layak Huni
PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Rumah adalah kebutuhan dasar bagi setiap manusia dan ini disadari betul oleh pemerintah dengan terus berupaya menyelesaikan permasalahan di bidang perumahan dengan serius. Untuk menyelesaikan permasalahan itu pemerintah tidak segan-segan menggandeng peran aktif dari kementerian atau lembaga, asosiasi pengembang, sektor swasta dan masyarakat untuk bersama-sama membangun sinergi agar masalah perumahan bisa diselesaikan yang ujungnya masyarakat kebanyakan bisa memiliki rumah yang layak huni.
Hal ini dipertegas kembali oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, yang mengatakan program perumahan adalah satu program strategis nasional yang dilaksanakan pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Malah di masa pandemi ini yang mengharuskan orang lebih banyak tinggal di rumah, program perumahan menjadi begitu penting untuk tempat tinggal.
Baca Juga: Kementerian PUPR Bangun Satu Tower Rusun ASN di Bengkulu
“Program perumahan tetap penting untuk diperhatikan dan menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengatakan, negara wajib menyediakan hunian yang layak huni. Kewajiban itu direalisasikan dengan program Sejuta Rumah yang terus dilanjutkan untuk mengejar backlog perumahan yang setiap tahun terus bertambah.
“Program Sejuta Rumah merupakan gerakan untuk mengajak seluruh stakeholder perumahan untuk membangun rumah sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat. Saat ini jumlah rumah dan kebutuhan masyarakat tidak seimbang,” ujar Khalawi, saat menjadi narasumber Webinar Perumahan dalam rangka Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Kementerian PUPR tahun 2021 yang dilaksanakan secara online via zoom meeting di Jakarta, Selasa (23/2/2021).
Khalawi tidak membantah ada beberapa permasalahan mendasar yang sering dihadapi dalam program perumahan. Seperti keterbatasan lahan khususnya di perkotaan. Kebanyakan lahan di perkotaan yang ada saat ini sudah dikuasai oleh para pengembang besar dan peruntukkannya bukan untuk hunian. Kondisi ini membuat pengembang yang ingin membangun rumah bersubsidi mengalami kesulitan karena harga lahan di perkotaan yang sudah tidak terjangkau.
Baca Juga: Bedah Rumah di Papua, Kementerian PUPR Siapkan Rp11,97 Miliar
“Hampir lebih dari 90 persen lahan atau tanah di perkotaan itu dikuasai pengembang besar. Sedangkan pengembang yang kecil memiliki lahan di daerah pinggiran. Kami berharap dukungan dari para pengembang untuk melaksanakan pembangunan hunian berimbang sehingga ketersediaan hunian layak di perkotaan juga dapat terpenuhi,” ujar Khalawi.
Ketidaktersediaan basis data perumahan juga menjadi permasalahan. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan memiliki basis data perumahan yang baik sehingga pemerintah dapat mengetahui secara pasti berapa jumlah kebutuhan rumah masyarakat di tiap daerah.
Permasalahan lain yang membelit adalah alokasi anggaran perumahan yang tidak sesuai serta belum optimalnya pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, Kementerian PUPR terus menggenjot penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swdaya (BSPS) atau bedah rumah, membangun rumah susun, rumah khusus dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan serta memberikan sosialisasi dan pendampingan ke Pemda untuk mengatasi hal tersebut.
Untuk itu, ke depannya pemerintah akan menyalurkan bantuan perumahan baik melalui skema bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat maupun pemanfaatan teknologi dan inovasi perumahan serta pengembangan Program BSPS dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk sektor perumahan.
Baca Juga: Menyiasati Waktu yang Membosankan di Rumah dengan Seri PMA Terbaru
“Kami berharap Program Sejuta Rumah ini bisa terus ditingkatkan dan didukung karena perumahan adalah salah satu kebutuhan pokok dasar masyarakat selain sandang dan pangan,” kata Khalawi.
